Iiih serem ternyata Virus Korupsi udah Menggerogoti Syaraf-Syaraf Demokrasi Di Negara Ini

February 7, 2008 at 8:40 am Leave a comment

                                                   INDONESIA & BUDAYA KORUPSI

Korupsi dan penyuapan yang terjadi diberbagai negara merupakan ancaman bagi demokratisasi. Sebab, korupsi dianggap menggerogoti institusi-institusi demokrasi dan membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Masalah korupsi di Indonesia, sebagaimana dilansir oleh sebuah lembaga penelitian ekonomi independen terdahulu yang berasal dari Hongkong–Independent Comitte Anti Corruption (ICAC)– sudah masuk dalam 10 besar negara paling Korup di dunia. Hal ini dikuatkan oleh penelitian Transparency International (TI) yang bermarkas di Berlin, bahwa 10 negara paling korup tersebut adalah Nigeria, Pakistan, Kenya, Banglades, Cina, Kamerun, Venezuela, Indonesia, Rusia, dan India. Korupsi, di Indonesia sudah jelas pengaturannya. Melalui UU Korpusi yang baru UU no 3/1971 pemerintah berjanji akan menindak tegas setiap pelanggaran bagi tindakan korupsi, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Namun, hingga saat ini pelanggaran korupsi terkesan belum ada satu mekanisme political action yang jelas untuk memberantasnya. Meskipun pemerintah sendiri sudah membuat lembaga khusus untuk mengawasi perputaran uang negara (Badan Pemeriksa Keuangan) atau menggalakkan Pengawasan Melekat (Waskat) di instansi-instansi atau slogan-slogan lainnya. Toh, masih saja korupsi merajalela. Kenapa? Di Indonesia permasalahan korupsi tidak didukung oleh aparatur negara yang qualified. Di Indonesia, korupsi apakah sudah bisa disebut membudaya atau baru taraf proses menuju ke sana? Tak jelas, memang. Kapan lahirnya korupsi di Indonesia, juga tidak begitu jelas. Di zaman Orde Lama dan juga Orde Baru, korupsi memang luar biasa. Menteri-menteri Soekarno dan juga Soeharto melakukan korupsi tanpa malu-malu dan mengakibatkan rakyat menanggung beban dengan merosotnya kondisi ekonomi negara, ditambah lagi meningginya tingkat inflasi sampai 400 persen lebih. Para pejabat negara berhura-hura dengan berbagai kemewahannya sedangkan rakyat dibuat sengsara olehnya. Kini, korupsi dan kolusi tumbuh sedemikian hebatnya. Hampir di setiap institusi pemerintah dari RT sampai tingkat tinggi terjadi korupsi dan kolusi. Dari tingkat bawah, untuk satu contoh kecil, dalam mengurus KTP pastilah akan berurusan dengan pejabat tingkat bawah tersebut. Dalam pembuatan KTP tersebut, si pembuat akan dikenakan biaya macam-macam di luar biaya resmi. Apalagi kalau si pembuat terlihat sedang membutuhkan KTP. Di tingkat elit pemerintahan, seorang Menteri diketahui menyimpan uang negara dalam rekening pribadinya. Orang awam sekalipun akan mengatakan itu: Salah! Tindakan tegas juga tak kunjung datang untuk menekan tingkat korupsi dikalangan elit pemerintahan. Hanya sebatas jawaban bahwa hal tersebut karena ketidakmengertian atau kesalahan teknis. Banyak sekali contoh kasus korupsi yang dilakukan di lembaga pemerintahan. Bagaimana dengan korupsi yang dilakukan oleh kalangan swasta? Memang korupsi yang dilakukan oleh kalangan swasta tidak kalah banyaknya dibandingkan dengan yang di pemerintahan. Namun, yang dilakukan oleh kalangan swasta jarang sekali terdeteksi. Kalaupun terdeteksi biasanya setelah korupsinya mencapai angka milyar atau trilyun. Sebut saja kasus Edi Tansil, koruptor satu trilyun lebih. Bagaimana dengan mereka yang melakukan korupsi kecil-kecilan? Bagaimanapun juga, besar atau kecil, yang namanya korupsi tetap harus diberantas, karena jelas akan merugikan negara atau pihak yang dikorupsi (swasta). Lalu, apakah korupsi sudah bisa disebut membudaya? Jawabannya: Sudah! Dengan melihat contoh-contoh kasus di atas, sudah bisa disimpulkan bahwa korupsi sudah mengakar atau membudaya di Indonesia. Hal ini tidak bisa dibiarkan mengingat Indonesia segera menghadapi era pasar bebas dunia. Kalau permasalahan korupsi tidak segera diatasi akan membuat Indonesia disingkirkan dari kancah perekonomian dunia. Masyarakat dunia akan lebih membatasi investasi terhadap Indonesia. Jawaban dari membudayanya korupsi adalah dibentuk sikap dan budaya antikorupsi di masyarakat. Tuntutan terhadap dibentuknya lembaga antikorupsi independen sudah sangat mendesak. Tidak bisa tidak, ini dibutuhkan oleh negara seperti Indonesia untuk menghadapi era pasar bebas dunia. Selain itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, yang diakui atau tidak untuk saat ini terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Lembaga ini secara langsung atau tidak akan meningkatkan semangat demokratisasi di masyarakat. Bung Hatta pernah mengatakan, “Korupsi telah menjadi seni dan bagian dari budaya Indonesia.” Padahal, seperti kata Samuel Huntington dalam Clash of Civilizations (1996) dan Lawrence E Harrison dalam Culture Matters (2000), budaya korupsi adalah penyebab terjadinya kemunduran dan keterbelakangan suatu masyarakat. “Sebuah bangsa akan hancur ketika moralitasnya hancur”, tegas penyair Arab, Syauqi Beik. Sadar akan kenyataan ini, kita bertanya-tanya, mengapa beragama tidak berarti tidak korupsi?
Secara etimologis, korupsi (korruptie, bahasa Belanda) mengandung arti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, penyuapan (riswah, bahasa Arab), penggelapan, kerakusan, amoralitas, dan segala penyimpangan dari kesucian.

Mungkin kita terlalu over-estimate terhadap peran agama. Agama sering dipaksa untuk menjawab segala persoalan (panacea). Padahal, agama juga sulit terpisahkan dari budaya masyarakat tertentu. Klaim bahwa agama itu serba melingkup justru sering membawa penafsiran agama yang sempit dan pemaksaan penafsiran yang jarang menyelesaikan masalah itu sendiri. Keberagamaan sering justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri yang harus diatasi.

Namun, kita juga tidak perlu under-estimate, seolah-olah agama tidak mampu mendorong antikorupsi. Bukan agama yang gagal, tetapi tokoh dan penganut agama itu yang belum memaknai agama secara tepat.
Agama itu sendiri berbeda dengan keberagamaan (religiosity). Kesalehan individual belum tentu membawa kesalehan sosial dan profesional.
Salah satu sebab korupsi adalah pandangan dunia (mind-set) sebagian masyarakat yang keliru, yang dipengaruhi nilai-nilai agama dan budaya yang tidak kondusif bagi kehidupan yang bersih. Bagi banyak orang, agama atau iman lebih sering membelenggu ketimbang membebaskan. Agama cenderung melangit, tidak membumi, mandul, tidak berdaya, kehilangan vitalitas, kurang menggerakkan penganutnya untuk aktif membebaskan diri dari perbuatan jelek, termasuk korupsi.
Penafsiran agama yang harfiah, teks-tual, dan kaku seperti doktrin takdir bahwa Tuhan menentukan segalanya dan manusia cuma nrimo apa adanya, membawa keberagamaan yang pasif dan tidak liberatif. Agama sebatas bersifat formal, padahal pada saat yang sama pembusukan moral sedang terjadi.

Sanksi agama umumnya lebih bersifat moral. Ada doktrin, seorang pembunuh bisa dimaafkan Tuhan bila benar-benar bertobat (kembali kepada kebaikan). Namun, sanksi manusia tetap harus dilaksanakan, baik yang bersifat moral maupun hukum. Meski penekanan pada sanksi ternyata menjadi salah satu sebab kegagalan penanggulangan korupsi, sanksi moral tetap efektif dalam usaha antikorupsi. Misalnya, di lingkungan kerja perlu dibudayakan sanksi moral: bahwa siapa saja yang kedapatan menyuap atau menerima suap harus dikucilkan.
Larangan-larangan moral bahwa korupsi itu pekerjaan setan dan dikutuk Tuhan harus digencarkan. Banyak kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan orang kaya dan public figure. Namun, orang kaya yang berbuat korupsi sebenarnya mengidap culture of poverty karena tidak kunjung merasa cukup.
Karena itu, agama mengajarkan budaya cukup (culture of adequateness) material maupun mental spiritual. Kekayaan spiritual dalam wujud moralitas yang mulia lebih berharga daripada kekayaan material yang diperoleh dan dinikmati tanpa kemuliaan moralitas.
Kini, korupsi tidak terbatas di lembaga-lembaga “sekuler” saja, tetapi “merajalela” dan mewabah pula di lembaga-lembaga “agama”.
Baik pada partai-partai non-agama maupun partai-partai agama, institusi-institusi keagamaan, semua bisa menjadi bagian dari budaya korupsi. Begitu pula, organisasi-organisasi yang mengurus urusan keagamaan seperti ibadah ritual (perjalanan haji, wakaf, zakat), pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya, tidak steril dari korupsi.
Salah satu sebab gagalnya penanggulangan korupsi adalah minimnya dukungan masyarakat. Tokoh dan lembaga keagamaan tidak merasa menjadi bagian dari gerakan-gerakan antikorupsi. Para penceramah agama paling banter menyinggung soal korupsi dalam konteks sekadar menyerang lawan politik yang dituduh melakukan korupsi (bersifat politis), bukan mencari akar-akar penyebab korupsi dan bagaimana mengikis korupsi.

Moh. Zaki Kurniawan MANAJEMEN BRAWIJAYA

ETOSer 2006

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

MENGATASI KECEMASAN PENDERITA KANKER LEHER RAHIM STADIUM AKHIR Kebijakan Dinas Perhutani Dalam Upaya Menanggulangi Pembalakan Hutan Diwilayah Propinsi Jawa Timur (Studi di KPH Malang)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Blog Stats

  • 35,789 hits
February 2008
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  

Pages

Top Clicks

  • None

Stat


%d bloggers like this: